MUI: Putusan MK Soal Anak Diluar Nikah Melanggar Hukum
Selasa, 13 Maret 2012 17:20:11 - oleh : redaksi - views 802
MUI: Putusan MK Soal Anak Diluar Nikah Melanggar Hukum

Jakarta (Mitranews)  Majlis Ulama Indonesia (MUI) kecewa terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010, pengujian UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Putusan MK yang dimaksud pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berisi ' Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya'.

Ketua MUI KH Makruf Amien menegaskan bahwa, putusan MK tersebut sangat kontroversi di kalangan umat islam dan menimbulkan kegelisahan luar biasa dan melanggar syariat islam dan merubah tatanan islam.

"Mananggapi perkembangan tersebut sekaligus sebagai bentuk tanggungjawab MUI untuk mempertahankan agama Islam dan melindungi umat islam Indonesia, MUI perlu memberikan panduan tegas dan jelas kepada umat Islam dan mengembalikan tatanan umat Islam seperti sedia kala," ujar Ma'ruf Amin di Kantor MUI, Selasa (13/03).

Menurut Makruf, akibat dari keputusan MK tersebut sama seja dengan mendudukan anak hasil zina dijadikan sama dengan kedudukan anak yang lahir dari hungungan perkawinan yang sah, baik dari segi kewajiban memperoleh nafkah dan terutama hak waris. menurutnya, untuk melindungi hak-hak anak hasil zina tidak dilakukan dengan memberikan 'hubungan perdata' kepada laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya.

"Melainkan menjatuhkan ta'zir kepada laki-laki tersebut berupa kewajiban mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut atau memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah," tandasnya.

MUI, menurut Makruf, berharap kepada MK untuk memberi tahu dan mengundang jika ada pengujian undang-undang yang berkaitan dengan ajaran Islam pada masa mendatang. Lebih jauh, Makruf mengetakan bahwa pihaknya juga merekomendasikan kepada DPR RI dan pemerintah untuk mengajukan dan membahas revisi UU tentang MK dengan mengatur kembali hal-hal terkait dengan pelaksanaan kewenangan MK yang pokok-pokoknya telah diatur dalam UUD 1945 agar menjadi lebih proporsional, tidak berlebihan, dan melampaui batas-batas kewajaran. Riri


Kirim ke Teman  Cetak Bookmark and Share

Berita "BERITA AKTUAL" Lainnya

Pencarian Mitranews

Loading
Tolak RUU Otsus Plus Papua
2014-09-21 17:23:54 - Mitranews.com
Mitranews.com - Sekelomp...
Ilham Habibie Clean and Clear
2014-09-19 12:55:35 - Mitranews.com
Jakarta (Mitra News) Putra pertam...
Pilkada Lewat DPRD Timbulkan Pro Kontra
2014-09-18 16:53:56 - Mitranews.com
Jakarta (Mitra News) Polemik pemb...
SDA Tolak Pemecatan Dirinya
2014-09-18 16:52:39 - Mitranews.com
Bandung (Mitra News) Ketua Umum P...
Revisi UU Pilkada Dinilai Kemunduran
2014-09-18 16:51:46 - Mitranews.com
Probolinggo (Mitra News) Rencana ...

Statistik Situs

Visitors : 1908298 Org
Hits : 4331933 Hits
Month : 5206 Users
Today : 266 Users
Online : 16 Users

Video Bulan Ini

Google Adsense